Efek Tarif KA Ekonomi Turun

Tarif KA Ekonomi Jarak Jauh dan Menengah telah secara resmi turun mulai tanggal 15 Januari 2009. Bagi masyarakat luas khususnya pengguna jasa angkutan kereta api cukup menggembirakan, namun disisi lain bagi pegawai kereta api cukup mengkhawatirkan. Penurunan tarif tersebut bukan saja akan menurunkan pendapatan perusahaan namun akan berpengaruh kepada insentif (jasa produksi) pegawai yang seharusnya diterima jika secara umum pendapatan perusahaan tercapai atau melebihi program.Dengan turunnya tarif dikhawatirkan akan terjadi tidak tercapainya program pendapatan kecuali secara “legowo” manajemen (baca : Direksi) berkenan mengubah (edit) Rencana Program Anggaran Tahun 2009 yang disesuaikan dengan penurunan tarif. Namun diperkirakan bahwa Direksi “enggan” mengubahnya atau perubahan tersebut tidak signifikan mengingat bahwa faktor penurunan BBM tersebut kecil pengaruhnya terhadap biaya operasi.

Seperti diketahui bahwa biaya operasi terdiri atas biaya operasi langsung dan biaya operasi tidak langsung. Biaya operasi langsung meliputi pemakaian BBM dan hal-hal yang terkait dengan berjalannya suatu kereta api dalam suatu saat. Namun hal yang paling signifikan adalah biaya operasi tidak langsung yang salah satunya adalah pemeliharaan prasarana kereta api meliputi jalan rel, jembatan, persinyalan dan telekomunikasi.

Pemeliharaan prasarana kereta api tersebut tertuang dalam IMO (Infrastructure Maintenance Obligation) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, selain PSO (Pre Service Obligation) yaitu kewajiban Pemerintah untuk membayar selisih tarif kereta api kelas ekonomi yang dijual kepada masyarakat dengan tarif menurut perhitungan seharusnya atau biasa disebut “subsidi”.

Sebagai kewajiban perusahaan yang menggunakan prasarana kereta api milik Pemerintah tersebut maka PT KA harus membayar TAC (Track Access Charge). Berhubung pemeliharaan dan perawatan prasarana kereta api di atas “ditalangi” terlebih dahulu oleh PT KA, maka perhitungan hak dan kewajiban masing-masing pihak diperhitungkan pada setiap akhir tahun anggaran dengan rumus X = (IMO + PSO) – TAC. Besarnya X adalah selisih kewajiban pemerintah dan perusahaan.

Setelah perhitungan, biasanya X adalah kewajiban Pemerintah yang harus dibayar ke PT KA karena IMO + PSO lebih besar dari TAC. Namun biasanya Pemerintah dengan “arogan” dan “perhitungan sendiri” menetapkan X adalah nol (0) atau setelah melalui “perdebatan alot” maka Pemerintah mau membayar sekedarnya dan tidak sesuai perhitungan PT KA.

Jika cara dan sistem perhitungan ini tetap dipertahankan baik oleh Pemerintah atau PT KA maka efeknya akan berpengaruh pula terhadap “kesejahteraan pegawai kereta api” karena dalam neraca laba rugi perusahaan kemungkinan terjadi “defisit”. Lain halnya jika Pemerintah tetap membayar kewajibannya sesuai perhitungan PT KA, maka kemungkinan “defisit” anggaran akan berubah menjadi “surplus” atau keuntungan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian jasa produksi (jasprod) kepada setiap pegawai.

Mudah-mudahan kebijakan turunnya harga BBM yang mengakibatkan turunnya tarif angkutan kereta api kelas ekonomi bukan sekedar “konsumsi publik” untuk menarik simpati publik, tetapi benar-benar menjadi keinginan Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pegawai kereta api juga adalah bagian masyarakat dan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk sejahtera bukan menjadi “sarana” yang harus dikorbankan dalam pengambilan sebuah keputusan.

Mudah-mudahan perhitungan turunnya tarif angkutan kereta api kelas ekonomi sudah diperhitungkan dalam PSO dan Pemerintah lebih konsisten untuk membayarkan “talangan” biaya IMO dan subsidi PSO setelah dikurangi TAC sesuai peraturan yang berlaku berlandaskan kebijakan yang berhati nurani khususnya untuk pegawai PT KA. Amin.


JUMLAH KUNJUNGAN

  • 40,155 hits

KATEGORI ARTIKEL

9802 UMUM WARTA

GALERI FOTO DI FLICKR

Lebih Banyak Foto

%d blogger menyukai ini: