Cuti Tahunan Dan Rekreasi

Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) dan Direksi PT Kereta Api (Persero) telah diatur tentang pemberian hak cuti pegawai dan pemberian bantuan / fasilitas rekreasi setiap tahunnya.

Pemberian hak cuti tersebut tidak bersamaan dengan pemberian bantuan / fasilitas rekreasi, padahal pemberian hak cuti pegawai pada prinsipnya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melepaskan semua beban tugas kewajiban sehari-hari atau beristirahat yang salah satunya dilakukan melalui rekreasi bersama keluarga.

Salah satu hak cuti pegawai adalah cuti tahunan yang apabila diambil penuh selama 12 hari kerja akan diberikan uang cuti tahunan sebesar 25% dari gaji pokok. Jika karena suatu hal maka hak cuti tersebut tidak diberikan (ditolak) karena alasan kepentingan dinas maka sebagai kompensasinya diberikan uang cuti tahunan sebesar 50% dari gaji pokok. Perbedaan antara hak cuti tahunan disetujui atau ditolak hanya sebesar 25% dari gaji pokok, padahal dengan pemberian kompensasi tersebut maka hak cuti pegawai untuk tahun berjalan akan dianggap hangus.

Di DAOP 3 Cirebon pelaksanaan peraturan ini menjadi aneh ketika uang cuti  dibayarkan setelah cuti dijalankan yang seharusnya dibayarkan sebelum pegawai menjalankan cuti. Kondisi sebenarnya, sangat jarang pegawai yang mau mengambil hak cuti tahunan. Hal ini disebabkan sudah menjadi kebiasaan semenjak berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dimana hak cuti tahunan diambil tanpa adanya pembayaran uang cuti tahunan. Beberapa rekan kerja (dulu) sering beralasan “buat apa mengambil cuti toh di rumah juga mau apa”.

Kebiasaan ini kemudian berubah menjadi “kesempatan emas” ketika hak cuti tahunan dapat dikompensasikan berupa uang maka berbondong-bondong mengajukan cuti tahunan. Anehnya dalam beberapa kasus justru terjadi negosiasi antara pegawai yang mengajukan cuti tahunan dengan atasannya agar permohonan cutinya ditolak. Jika permohonan cuti tahunan disetujui maka hanya akan mendapat uang cuti sebesar 25% dari gaji pokok ditambah beban harus di rumah saja selama 1 minggu sampai 2 minggu tanpa kegiatan, sedangkan jika ditolak akan mendapat kompensasi uang cuti sebesar 50% gaji pokok plus masih dapat uang premi / emolumen bulanan tanpa harus bingung lagi mencari kegiatan lain selain tugas rutin di perusahaan.

Hal ini sebenarnya berkaitan erat dengan kebijakan “cuti bersama” yang ditetapkan Pemerintah karena pada saat tanggal-tanggal tersebut justru pegawai PT KA tidak boleh mengambil cuti tahunan. Cuti bersama berpengaruh besar terhadap peningkatan volume penumpang angkutan kereta api dan membuat kesibukan pelayanan meningkat, maka cuti hanya boleh diambil pada waktu-waktu dimana angkutan kereta api dalam situasi normal.

Kesimpulannya adalah cuti tahunan belum menjadi hal yang sangat diperlukan oleh pegawai PT KA namun untuk memenuhi hak-hak pegawai sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan maka ketentuan cuti pegawai harus tetap dimasukkan dalam peraturan. Masalah pelaksanaan yang kemudian jauh dari tujuan pemberian hak cuti tahunan seharusnya dapat diantisipasi dengan peraturan yang lebih ketat.

Pemberian bantuan / fasilitas rekreasi seharusnya berkaitan dengan pembayaran uang cuti tahunan tersebut  misalnya bagi pegawai yang cuti tahunannya ditolak maka pemberian bantuan / fasilitas rekreasi tidak perlu dibayarkan.

Jika PT KA ingin menjadi perusahaan profesional maka dapat dimulai dari pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia terlebih dulu. Jika Human Resorce Management sudah dapat dikelola dengan baik maka perbaikan pada kinerja-kinerja yang lainnya akan lebih mudah dilaksanakan.


JUMLAH KUNJUNGAN

  • 40,155 hits

KATEGORI ARTIKEL

9802 UMUM WARTA

GALERI FOTO DI FLICKR

Lebih Banyak Foto

%d blogger menyukai ini: