Budaya Anggota TNI Naik Kereta Api

2009-budaya-tni2009-budaya-tniTanggal 23 Januari 2009, DAOP 3 Cirebon melaksanakan PS Stasioner di sta. Cirebonprujakan dan sta. Cirebon. Di sta. Cirebonprujakan dilakukan pemeriksaan untuk KA Matarmaja, KA Brantas, KA Tegal Arum, KA Kertajaya dan KA Tawangjaya sedangkan di sta. Cirebon dilakukan pemeriksaan KA-KA kelas Eksekutif, Bisnis dan Ekonomi lainnya.

Kembali yang menjadi masalah adalah penumpang “oknum” anggota TNI yang berjumlah lebih dari 60 orang. Mereka tetap tidak mau membayar harga sesuai tarif resmi yaitu tarif anak namun mereka juga “ngotot” tidak mau diturunkan. Akhirnya adu argumentasi dengan “cekcok mulut” pun terjadi yang sempat menjadi tontonan beberapa penumpang sipil.

Seperti biasa terjadi karena merasa kalah “jumlah”, kalah “otot” dan kalah “mental” akhirnya petugas PS memberi kelonggaran agar membayar sebatas kemampuan anggota TNI dimaksud yang dikolektifkan kepada seorang “kordinator”. Total uang terkumpul kemudian dibuatkan beberapa karcis suplisi. Dari pengamatan selama mereka mengumpulkan uang didapat kesimpulan kemampuan membayar karcis kereta api berkisar antara 3.000 – 5.000 rupiah. Selesai, kasus ditutup.

Kebiasaan yang sudah membudaya di kalangan anggota TNI ketika naik kereta api seperti ini sudah terjadi sejak jaman “Orde Baru” berkuasa. Saat ini walaupun jaman sudah berubah ke “Orde Reformasi” masih tetap budaya tersebut tidak berubah. Alasan yang muncul dalam argumentasi juga sama yaitu “gaji anggota TNI kecil dan tidak cukup untuk pulang pergi seminggu sekali mengunjungi keluarga di kampung”.

Bagi petugas PS hal ini menjadi suatu hal yang dilematis yaitu mereka harus menegakkan peraturan tetapi disisi lain merekapun tidak mau “konyol” karena dikeroyok oknum anggota TNI. Pengalaman telah membuktikan kasus petugas PS yang babak belur dipukuli oknum anggota TNI tanpa ada proses hukum lanjutan apalagi santunan dari perusahaan. Pengalaman-pengalaman ini membuat cara penanganan oknum anggota TNI yang bermasalah ketika naik kereta api “dipaksa” menjadi lebih “bijaksana”.

Yang lebih membuat dongkol dan sakit hati sebenarnya adalah sikap mereka yang seakan-akan “menggampangkan” dan “meremehkan” peraturan naik kereta api. Jika naik kereta api mereka cukup membayar 3.000 – 5.000 rupiah tetapi mereka mampu membeli “minuman kalengan” yang harganya lebih dari 5.000 rupiah sambil berbicara dengan HP yang sangat bagus dan tentu saja harganya mahal.

Permasalahan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan pegawai kereta api dan sudah merasa bosan tiap kali harus menghadapi kasus yang sama. Di pihak TNI sendiri belum ada tindakan konkret untuk mendisiplinkan anggotanya agar membeli karcis jika naik kereta api sedangkan di pihak PT KA sendiri belum pernah menindak petugas kondektur yang mau menerima uang sekedarnya dari oknum anggota TNI bahkan dianggap suatu penghasilan tambahan.

Jalan keluar yang saat ini dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak POMAD, POMAL atau POMAU untuk menindak oknum anggota TNI yang nakal tersebut tetapi tidak mencapai hasil yang memuaskan atau tidak merubah pola perilaku oknum anggota TNI maupun petugas PT KA. Setiap kasus diselesaikan dengan jalan “damai” atau “bijaksana” walaupun kebijaksanaan tersebut jelas melanggar peraturan yang berlaku.

Jika kalangan elit PT KA dan TNI mau menyediakan waktu untuk membicarakan permasalahan ini secara tuntas dengan memandang dari berbagai sudut kepentingan masing-masing pihak dan mengambil sisi positif dari permasalahan ini maka ada beberapa alternatif jalan keluar yang cukup baik, antara lain :

  • Menerapkan tarif yang lebih murah kepada anggota TNI misalnya 50% dari tarif umum (semua kelas) tanpa tempat duduk (karcis berdiri) dengan tempat pembelian karcis di kesatuan masing-masing.  Sebagai insentif maka 5% – 10% dari hasil penjualan karcis khusus TNI tersebut diberikan kepada pihak TNI untuk biaya operasional melakukan pemeriksaan serentak di atas kereta api oleh petugas khusus TNI (POMAD, POMAL, POMAU) pada hari-hari tertentu terhadap petugas TNI yang melanggar disiplin kesatuan atau melanggar ketentuan naik kereta api. Setiap anggota TNI yang memiliki karcis khusus tersebut harus berpakaian seragam dalam kereta api dan menunjukkan kartu anggota TNI jika diminta oleh kondektur.
  • Menyediakan loket khusus anggota TNI di tiap stasiun besar yang dilayani oleh anggota TNI yang ditunjuk (jika perlu dari pihak POMAD, POMAL, POMAU) yang menjual karcis dengan tarif khusus di atas. Keuntungannya adalah jika sewaktu-waktu PT KA membutuhkan tenaga bantuan POMAD, POMAL atau POMAU untuk menindak oknum anggota TNI yang melanggar peraturan maka tenaga telah tersedia di tiap stasiun.

Dengan cara tersebut di atas kemungkinan besar oknum anggota TNI yang selama ini membayar sekedarnya di atas kereta api kepada kondektur akan memilih membeli karcis di loket khusus daripada harus dikejar-kejar dan dikenakan sanksi oleh POMAD, POMAL atau POMAU. Pemberian insentif 5% – 10% kepada pihak TNI tidak akan merugikan pihak PT KA mengingat bahwa selama ini banyak kebocoran akibat ulah oknum anggota TNI dan kondektur bahkan jika tertangkap oleh petugas PS sekalipun biasanya hanya dikenakan tarif 33% (biasanya 1 karcis berlaku untuk 3 orang anggota TNI).

Jika ada peraturan semacam itu maka tidak akan terjadi lagi “kordinator-kordinator” yang mengumpulkan uang dari oknum anggota TNI untuk dibagi-bagikan kepada petugas kondektur atau awak kereta api lainnya. Penanganan oknum semacam itu pun menjadi semakin mudah tanpa harus dengan “sengaja” melanggar peraturan untuk “mencari aman” atau “gimana enaknya”.

Melanggar peraturan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah tetap disebut “pelanggaran”. Jika “pelanggaran” ini kemudian menjadi suatu “kebiasaan” dan berkembang menjadi “budaya” (saat ini sudah menjadi budaya) maka hanya satu jalan keluar untuk menghilangkan “budaya” tersebut yaitu “melegalkan” budaya tersebut  agar tidak disebut “pelanggaran” lagi.

Untuk “melegalkan budaya pelanggaran” agar tercipta situasi dan kondisi saling menguntungkan pihak-pihak yang selama ini dirugikan harus dilakukan musyawarah pihak-pihak terkait tersebut.

5 Responses to “Budaya Anggota TNI Naik Kereta Api”


  1. 1 PROGO 03/02/2009 pukul 04:33

    Ya begitu kalo sisa 2 orde baru masih melekat mentang2 aparat apa mereka ngak mereka tuh mikir gaji, seragam, senjata semua dari uang rakyat.
    Seperti kejadian di stasiun surabaya kalo ngak salah udah nagk beli karcir menganiaya kondekture ee langsung oknum aparat tersebut di keroyok massa yang jengkel lihat ulah iknum aparat.

  2. 2 Totok 03/02/2009 pukul 05:13

    tks mas Progo … di Semarang KA Argo Muria terlambat 15 menit krn nunggu oknum anggota TNI yg nggak mau diturunkan dan melawan petugas … di Yogyakarta kejadiannya juga sama … KA Taksaka terlambat 10 menit … anehnya yg dipilih KA-KA kelas Eksekutif … kenapa ya ?

  3. 3 ardiansatovic 06/02/2009 pukul 16:31

    lagi blogwalkin’, nemu blog ini. saya juga pengguna aktif KA Kaligung Ekspress, Tegal-Semarang selama sekitar 7 tahunan ini. mari kita ingatkan para prajurit TNI kita dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI mereka.

    Sapta Marga :
    1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
    2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
    3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
    4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
    5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
    6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
    7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

    Sumpah Prajurit :
    Demi Allah saya bersumpah / berjanji :
    1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
    2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
    3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
    4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
    5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

    Delapan Wajib TNI :
    Demi Allah saya bersumpah / berjanji :
    1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
    2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
    3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
    4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
    5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
    6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
    7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
    8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

    Bila mereka yg disebutkan dalam posting ini benar-benar ingat dan sepenuhnya menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI tersebut di atas, tentu mereka HARUS MALU ketika tidak membayar tiket KA. kejujuran apakah dibuktikan dgn tidak membayar tiket KA? Ketika ada oknum TNI semena-mena menganiaya petugas KA, bukankah itu berarti juga menganiaya rakyat, menjatuhkan kehormatan diri mereka sendiri di muka umum, menakuti dan menyakiti hati rakyat? semoga saja ada anggota TNI yg membaca posting Pak Totok ini dan mau intropeksi diri. maaf apabila terlalu panjang dan terima kasih bila komentar ini diapprove.

  4. 4 Totok 06/02/2009 pukul 16:49

    tks atas simpati dan empati Sdr. Ardiansatovic thd kami …

    memang begitu kondisinya namun sejak dulu saya hanya bisa berharap terjadi perbaikan … dalam tahun 2007 dan 2008 saya punya foto-foto (dokumentasi) oknum anggota TNI yang sempat di “proses” oleh petugas PS tapi tidak banyak karena umumnya mereka takut di foto (menyembunyikan wajah) … bahkan saya pernah dikejar-kejar dan kamera saya mau dibanting kalau fotonya nggak segera dihapus …

  5. 5 indra 16/02/2009 pukul 09:28

    om purwo saya mah sudah ga heran klo oknum tentara seperti itu..
    tapi setau saya bukankah salah satu korps tentara klo tidak salah marinir sudah membuat perjanjian dengan kereta api ttg gerbong khusus tentara di kereta api kertajaya? apakah sampe sekarang itu masih ada? atau para tentara2 itu malah beralih naik bima,gumarang,sembrani dan anggrek untuk bisa ke jakarta? yah siapa yang tau..


Comments are currently closed.



JUMLAH KUNJUNGAN

  • 40,155 hits

KATEGORI ARTIKEL

9802 UMUM WARTA

GALERI FOTO DI FLICKR

Lebih Banyak Foto

%d blogger menyukai ini: