Tanggapan Terhadap Pernyataan Direksi PT KA Dalam “PR”

Membaca koran Pikiran Rakyat tanggal 4 Pebruari 2009 halaman 7 berjudul “UU KA Dinilai Meresahkan” antara lain pernyataan terbuka Direktur Utama PT KA (Persero), Ronny Wahyudi dalam menyampaikan komentar di Wokshop Pemangku Kepentingan Perkeretaapian Nasional 2009 di Jakarta.

Dampak penyataan terbuka yang di release media massa ini akan membuat “kebingungan” di kalangan bawah yang notabene berwawasan “lebih sempit” dan “mudah diprovokasi”. Untuk itu seyogyanya Direksi melakukan sosialisasi apa yang dimaksud dengan “keresahannya” tersebut karena saat ini di tingkat bawah berkembang issue-issue yang berkonotasi “negative” tentang UU 23 Tahun 2007 tersebut.

PT KA (Persero) hanya memiliki satu pilihan yaitu laksanakan apapun yang terjadi. Pemerintah dan DPR tidak mungkin akan mengubah keputusannya sebelum melihat apa akibat dari implementasi UU yang akan berlaku efektif pada bulan April 2010, karena menyangkut kewibawaan lembaga negara. Untuk itu berusaha agar UU tersebut berjalan baik melalui upaya analisis dan evaluasi terhadap kegagalan privatisasi perkeretaapian bangsa lain dan kegagalan PT KA untuk menjadikan Perkeretaapian Indonesia sebagai “backbone” transportasi darat atau menjadikan angkutan kereta api sebagai pilihan utama moda transportasi.

Tidak dapat disangkal bahwa kegagalan PT KA dalam mengelola Perkeretaapian Indonesia karena kurangnya dukungan Pemerintah dalam mengembangkan perkeretaapian negara ini didukung oleh pihak-pihak yang “merasa” berkepentingan di bidang perkeretaapian yang kemudian ikut “cawe-cawe” dalam tubuh PT KA seakan-akan merekalah yang paling mengerti tentang kondisi Perkeretaapian Indonesia.

Pokok pemikiran privatisasi perkeretaapian adalah mengubah falsafah dasar perkeretaapian nasional dari “public service” menjadi “bussiness oriented” yang harus mengutamakan kaidah-kaidah bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung anggaran belanja negara. Pokok pemikiran inipun sebenarnya tidak sejalan dengan pokok pemikiran dalam UUD ’45 bahkan tidak sejalan dengan pokok pemikiran pembukaan UU 23 Tahun 2007 itu sendiri.

Lahirnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DITJENKA) yang diharapkan akan menjadi “regulator” untuk melakukan standardisasi peraturan-peraturan tentang perkeretaapian malah lebih banyak berperan sebagai “operator” perkeretaapian. DITJENKA yang seharusnya diharapkan menjadi “wasit” dalam percaturan persaingan usaha bidang perkeretaapian jika suatu saat hadir “investor swasta” malah ikut menjadi “pemain” dalam persaingan usaha tersebut.

Melihat kondisi-kondisi tersebut di atas yang di luar “kekuasaan dan wewenang” manajemen dan jajaran pegawai PT KA maka tidak ada cara yang lebih baik selain “ikut dalam permainan”. Mengeluh, resah, mundur atau takut terhadap kondisi tersebut akan semakin membaca semua kelemahan PT KA dan semakin mudah memecah belah perkeretaapian. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh jajaran PT KA adalah berupaya dengan kerja keras untuk memperbaiki kondisi internal saat ini, melakukan konsolidasi dan introspeksi untuk memperkuat ketahanan perusahaan. Sudah saatnya jajaran PT KA menyikapi kondisi ini dengan berdiri teguh, dada terbuka dan bertekad “hancur dalam pertempuran” atau “binasa dalam belas kasihan”.

Langkah pertama,  adalah mengubah struktur organisasi perusahaan dari berbentuk kerucut tumpul seperti bentuk rumah menjadi berbentuk tombak bermata tiga atau trisula. Pangkas jabatan-jabatan struktural yang membuat bentuk perusahaan menjadi gemuk dan sulit bergerak karena banyak dan panjangnya birokrasi sehingga pengambilan keputusan menjadi berlarut-larut. Jadikan mereka orang-orang profesional yang berfungsi menjadi ujung tombak di lapangan dan bergelut langsung dalam upaya memberikan keselamatan, keamanan, pemasaran dan pelayanan yang lebih baik untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Biarkan mereka melakukan improvisasi, inovasi dan kreativitas di lapangan dan berhadapan langsung dengan pelanggan daripada “bertengger” di belakang meja untuk memberikan instruksi-instruksi yang “sering nggak nyambung” dengan kondisi lapangan.

Langkah kedua, adalah membuang “benalu dan tikus” yang menggerogoti dan membebani perusahaan dengan melakukan uji kompetensi. Bagi mereka yang tidak memiliki kompetensi bidang perkeretaapian dan tidak mampu memberikan kontribusinya pada perusahaan agar secepatnya dipensiunkan. Uji kompetensi ini dapat dijadikan bahan untuk mendapatkan sertifikasi keahlian sesuai yang diamanatkan UU 23 Tahun 2007.

Langkah ketiga, berani bertindak tegas terhadap Pemerintah dan buang budaya “cari muka” pada Pemerintah hanya untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu. Lakukan bisnis-bisnis yang “profitable” saja, dan jika Pemerintah “menitipkan” produk-produk atau layanan publik yang bersifat “non-profit” maka dilakukan melalui “kontrak / perjanjian” yang “legitimate” disaksikan oleh lembaga-lembaga atau badan hukum independent yang dapat melakukan “claim” terhadap Pemerintah atau salah satu pihak jika mengingkari isi kontrak / perjanjian.

Langkah keempat, lakukan sosialisasi pasal-pasal yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2007 secara obyektif kepada masyarakat, institusi lembaga hukum dan perguruan tinggi, instansi Pemerintah dan swasta yang berkaitan dengan perkeretaapian misalnya Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan mitra-mitra kerja perusahaan yang terkait dengan sektor keselamatan, keamanan dan pelayanan kepada pengguna jasa.

Langkah kelima, mengembangkan bisnis-bisnis “non-core”, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan bisnis pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang (core bussiness). Pengembangan non-core bussiness wajib memiliki “score” yang seimbang dengan core-bussiness karena harus dapat dijadikan “penyangga” jika sewaktu-waktu terjadi “collapse” pada sektor core-bussiness.

Langkah keenam, mendesak DITJENKA melakukan de-regulasi peraturan teknis perkeretaapian yang merupakan kewajibannya. De-regulasi ini akan menjadi acuan pokok bidang hukum profesional dalam menyelesaikan kasus-kasus / permasalahan di lapangan jika terjadi penyidikan terhadap suatu kecelakaan transportasi kereta api. Beban menyelesaikan de-regulasi peraturan teknis ini juga bertujuan agar DITJENKA memiliki beban moral untuk menyelesaikan permasalahan perkeretaapian sekaligus memberikan pekerjaan sesuai porsinya dan tidak terlalu jauh ikut campur dalam urusan internal operator. Bisa juga dipakai sebagai tolok ukur seberapa jauh kemampuan orang-orang DITJENKA dalam menganalisis dan mengevaluasi regulasi yang berlaku saat ini.

Langkah ketujuh, memberdayakan Serikat pekerja Kereta Api (SPKA) untuk ikut meningkatkan kinerja perusahaan. Pengurus SPKA harus mampu memotivasi setiap anggotanya untuk bekerja lebih baik tanpa mendahulukan tuntutan-tuntutan yang belum mampu dilakukan perusahaan. SPKA harus mampu bertindak profesional dalam mengukur program-program kerjanya terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Dalam hal ini manajamen PT KA harus “tahan banting dan tebal kuping” terhadap kritikan dan tuntutan. Manajemen harus dapat membedakan mana kritikan dan tuntutan yang berasal dari “arus bawah” dan yang berasal dari “arus atas” (baca : elit SPKA) yang bertujuan untuk mendapatkan posisi / jabatan tertentu di perusahaan. Ciri-ciri kritikan dan tuntutan “arus atas” adalah akan hilang sendiri setelah yang bersangkutan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Budaya ini harus segera hilang dari PT KA.

Ke-tujuh langkah tersebut akan dinilai “sangat idealis” dan tidak mudah untuk dijalankan dan akan dianggap mimpi di siang bolong. Satu-satunya cara yang akan menilai langkah tersebut menjadi wajar dan bukan mimpi hanyalah “komitmen”.

Komitmen semua pihak untuk menyelamatkan Perkeretaapian Indonesia dari kehancuran dan komitmen pegawai untuk menyelamatkan PT KA dari kebangkrutan. Perkeretaapian tetap akan ada di Indonesia selama jalur rel belum dibongkar semua, namun PT KA (Persero) bisa saja di “likuidasi” oleh Pemerintah jika dianggap tidak mampu mengemban amanat rakyat Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan asset bangsa ini. Tugas dan kewajiban PT KA (Persero) bisa diserahkan kepada persero-persero lain yang dianggap mampu mengemban amanat tersebut. Semua berpulang kepada generasi PT KA (Persero) saat ini dan hanya memiliki dua pilihan yaitu berhasil atau bangkut.

Pemerintah melalui Menteri Perhubungan hanya berkewajiban menyelamatkan Perkeretaapian Indonesia dari kehancuran tetapi tidak memiliki kewajiban mutlak untuk menyelamatkan PT KA (Persero). Pemerintah hanya berkewajiban melakukan pembinaan melalui Meneg BUMN terhadap kinerja PT KA (Persero) namun keberhasilan diserahkan kepada perusahaan itu sendiri.

Diharapkan PT KA (Persero) memiliki pemimpin yang mampu melihat peluang bisnis, mampu mengatasi “intervensi” dari luar perusahaan, mampu mensejahterakan pegawai, memiliki misi ke depan yang lebih realistis dan mampu dicapai dari sekedar slogan-slogan mengandung “lip service” semata sehingga membawa PT KA (Persero) dalam kondisi yang lebih baik dan kondusif. Pemimpin PT KA (Persero) tidak wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis perkeretaapian tetapi mampu membaca hati dan fikiran pegawai, mampu menilai dan bertindak yang benar sesuai fikiran dan hati nurani, berani mengesampingkan ambisi pribadi dan tidak rela mengorbankan bawahan demi kepentingan pribadi, berani menolak kedholiman dan hanya menjadikan ALLAH sebagai pelindung sejatinya dan bukan kepada sesama makhluk-Nya.

Ke-tujuh langkah di atas hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang bijaksana dan cerdas untuk menyelamatkan PT KA (Persero) dari kebangkrutan akibat implemetasi UU 23 Tahun 2007 yang jelas-jelas menuntut perubahan total dari budaya yang sekarang berlaku. Perubahan total hanya dapat dilakukan dengan mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Benar harus dihargai dan salah harus dihukum.

Kesimpulannya, keresahan dan kekhawatiran di lingkungan PT KA (Persero) bermula dengan tidak dimikinya konsep dan langkah-langkah perubahan yang mendasar, tipisnya kepercayaan level bawah terhadap kewibawaan manajemen dan semakin beratnya intervensi pihak-pihak luar perusahaan terutama institusi-institusi Pemerintah yang terkait pengelolaan Perkeretaapian Indonesia. Jika keresahan, kebingungan dan ketakutan menghadapi masa depan perusahaan telah menguasai hati dan fikiran para pegawai operasional di level bawah maka kemungkinan terburuknya adalah akan terjadi banyak kecelakaan kereta api.

Yang terbaik dilakukan semua pihak adalah biarkan orang-orang kereta api melakukan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai yang sudah diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2007 dan jangan melakukan intervensi terlalu dalam selain pembinaan manajemen dan teknis. Posisikan dan kerjakan tugas dan fungsi semua institusi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jangan ada provokasi terhadap pegawai untuk melakukan sesuatu kegiatan di luar tugas pokoknya misalnya melakukan demonstrasi atau pemogokan, dan yang terpenting lakukan sosialisasi yang positif terhadap pegawai bahwa mereka tidak sendirian dan selalu diperhatikan oleh Pemerintah dan perusahaan. Jangan berbuat dholim terhadap hak-hak mereka selaku pegawai kereta api.


JUMLAH KUNJUNGAN

  • 40,155 hits

KATEGORI ARTIKEL

9802 UMUM WARTA

GALERI FOTO DI FLICKR

Lebih Banyak Foto

%d blogger menyukai ini: