STASIUN SEMARANG TAWANG BERMASALAH ??

TAHAP PERENCANAAN

Pelaksanaan “feasibility study” peninggian stasiun Semarang Tawang seharusnya melibatkan paling tidak 4 (empat) pakar bidang studi yaitu : pakar arkeologi, pakar hidrologi, pakar tata lingkungan dan pakar arsitektur bangunan kuno. Melihat kasusnya terkesan bahwa “feasibility study” tidak dilakukan atau tidak dilakukan dengan benar.

Perijinan peninggian stasiun Semarang Tawang harus dimintakan dulu ke Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang dan harus melalui tahap penerbitan rekomendasi dari Dirjen Sejarah dan Purbakala cq Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah. Tahap ini juga tidak dilakukan.

Penetapan alasan peninggian stasiun Semarang Tawang hanya berdasarkan dari satu sudut pandang yaitu gangguan terhadap pelayanan penumpang (masyarakat ??) yang hendak bepergian dengan kereta api dari stasiun Semarang Tawang. Sudut pandang bahwa bangunan tersebut sebagai BCB (Benda Cagar Budaya) agak dikesampingkan yaitu mengabaikan kaidah (guidence) penanganan BCB yang seharusnya mampu mengacu pada pasal 23 ayat 3 PP 10/1993 tentang pemintakatan (zonasi) situs dan lingkungan BCB yang dibagi atas mintakat inti, penyangga dan pengembangan.

Perencanaan yang tidak matang tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembuatan “technical study” dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang jelas-jelas menyimpang dari penanganan BCB sesuai UU 5/1992, PP 10/1993 dan keputusan konvensi internasional tentang BCB yang telah diratifikasi yaitu BURRA CHARTER dan VENICE CHARTER.

TAHAP KAJIAN TEKNIS

  1. Kajian teknis peninggian stasiun Semarang Tawang seharusnya juga mencakup kajian teknis kawasan, karena permasalahan banjir akibat hujan atau rob adalah permasalahan kawasan yang tidak dapat diselesaikan dengan penanganan secara lokal.
  2. Penggunaan bahan baru (paving block) tidak sesuai dipergunakan untuk bangunan kuno yang menimbulkan dampak hilangnya keaslian (otentisitas) budaya dan sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau empirik.
  3. Kajian teknis tidak memperhitungkan etika tampak bangunan, menimbulkan pandangan bangunan yang tidak proporsional antara halaman (lingkungan situs) dengan bangunan inti. Bangunan tampak tenggelam (ndeprok, kontet, bogel) dalam kubangan kolam besar.
  4. Kajian teknis tidak memperhitungkan ornamen-ornamen bawah bangunan berupa keramik yang sesungguhnya merupakan bagian dari keindahan arsitektur bangunan itu sendiri.

TAHAP PELAKSANAAN TEKNIS

Dari pantauan selama proyek berlangsung disimpulkan bahwa tahap-tahap pelaksanaan proses pekerjaan (khususnya pada halaman) tidak selayaknya dilakukan pada BCB yaitu :

  1. Proses pengurukan pasir / tanah pada area halaman dilakukan secara menyeluruh terlebih dahulu termasuk pada mintakat (zone) inti dan mintakat (zona) penyangga sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan situs. Seharusnya proses pekerjaan dikerjakan secara partial atau membagi-bagi area halaman menjadi beberapa zona-zona yang dikerjakan secara bertahap jika satu zona selesai secara menyeluruh (hingga pengaspalan) kemudian pindah ke zona lain.
  2. Pelepasan ornamen kayu (kusen) pada pintu jendela dilakukan secara kasar sehingga merusak bagian-bagian yang harus dilindungi demi menjaga oetentisitas bahan agar tidak rusak dan dapat dipakai kembali.
  3. Pondasi tiang baja pada sayap kiri / kanan bangunan diuruk tanpa mengangkat “overkaping” sehingga tampak menggelikan karena terkesan tiang baja ditancapkan pada tanah.

KESIMPULAN

Melihat masalah yang terjadi selama berlangsungnya pekerjaan peningginan stasiun Semarang Tawang dapat diambil kesimpulan, yaitu :

  1. Pekerjaan peninggian stasiun Semarang Tawang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melalui proses-proses yang seharusnya dilakukan dalam penanganan BCB sesuai UU 5/1992, PP 10/1993 dan keputusan konvensi internasional tentang BCB yang telah diratifikasi yaitu BURRA CHARTER dan VENICE CHARTER. Dalam hal ini maka “konservator” yang harus bertanggung jawab. (Sesuai informasi adalah Prof. Totok Rusmanto).
  2. Konsultan dan pelaksana fisik yang ditunjuk tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan melaksanakan proyek yang berkaitan dengan BCB. Dalam hal ini maka “pemilik proyek” (SATKER) yang harus bertanggung jawab.
  3. Pekerjaan peninggian stasiun Semarang Tawang sudah keliru sejak awal perencanaan hingga saat ini dihentikan oleh DTKP Kota Semarang. Kekeliruan terjadi pada semua bidang yaitu :
  • konservator, dalam membuat feasibility study
  • pemilik proyek, dalam proses administrasi perijinan
  • konsultan, dalam pembuatan techical study dan DED
  • pelaksana fisik (pemborong), dalam mengimplementasikan pekerjaan di lapangan.

SARAN SOLUSI

Mengacu pada kasus-kasus kekeliruan / kegagalan penanganan pada BCB yang pernah dihentikan hingga saat ini misalnya :

  1. Candi Borobudur pada tahun 1990-an, dihentikan sementara kemudian dilakukan kajian ulang untuk dilanjutkan kembali.
  2. Situs Trowulan pada tahun 2007, dihentikan hingga saat ini

Maka untuk kasus peninggian stasiun Semarang Tawang dapat diusulkan :

  1. Penghentian proyek secara total dan tidak perlu lagi dilakukan pekerjaan fisik lanjutan.
  2. Melakukan “feasibility study” ulang menyangkut keseluruhan kawasan akan perlu tidaknya area BCB stasiun Semarang Tawang ditinggikan, melibatkan pakar-pakar sebagaimana disebutkan di atas.
  3. Re-design “technical study “ dan DED sesuai guidence penanganan BCB.
  4. Penyusunan RAB ulang dan proses pelelangan proyek mencakup pekerjaan normalisasi eks pekerjaan yang terlanjur dikerjakan secara keliru di atas.
  5. Mengusahakan agar pelaksanaka fisik pemenang tender memiliki tenaga ahli yang pernah / berpengalaman menangani BCB.
  6. Menunjuk pengawas / supervisi dari badan independent (institusi pemerintah / LSM) untuk mengawasi pekerjaan proyek.

PERKEMBANGAN TERAKHIR

Dari informasi yang ditelusuri secara pribadi, maka didapat kesan bahwa proyek ini akan dilanjutkan hanya dengan merevisi beberapa bagian padahal kekeliruan telah terjadi secara memyeluruh dan sangat prinsip. Pengajuan revisi yang sempat dibaca tidak menyentuh pada permasalahan prinsip tersebut.

Pihak Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala telah meminta beberapa anggota BPPI, IAI dan HAPBI Semarang untuk secara cermat melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus peninggian stasiun Semarang Tawang dan melaporkan perkembangannya sehingga permasalahan ini telah menjadi kasus nasional.

Sesuai UU 5 Tahun 1992, PTKA selaku pemilik bangunan yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyelamatan, perlindungan, penataan dan pemanfaatan bangunan BCB stasiun Semarang Tawang akan dimintakan pertanggungjawabannya atas kasus tersebut.

Untuk itu pihak PTKA harus sesegera mungkin melakukan langkah-langkah apresiatif, konstruktif dan akomodatif dalam penyelesaian masalah stasiun Semarang Tawang dan tidak membiarkan pihak-pihak lain melakukan penanganan yang keliru terhadap BCB tersebut. Dalam bab sanksi UU 5 / 1992 tentang BCB disebutkan bahwa sanksi dapat dikenakan kepada pemilik jika tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau badan / perorangan yang telah melakukan perusakan terhadap BCB.


JUMLAH KUNJUNGAN

  • 40,155 hits

KATEGORI ARTIKEL

9802 UMUM WARTA

GALERI FOTO DI FLICKR

Lebih Banyak Foto

%d blogger menyukai ini: