Demi Kepentingan Birokrasi, Kepentingan Masyarakat Dikorbankan

Keberanian Direksi baru PT KA (Persero) diuji dan ternyata tidak ada perubahan yang signifikan dan masih “penakut”. Menanggapi surat KADISHUB JABAR tanggal 26 Pebruari 2009 nomor 551.21/484/KD-T.DAT perihal pengoperasian kereta api Bandung – Cirebon memuat penegasan dan perintah agar KA Bandung Ekspres ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Penundaan tersebut karena adanya protes dan keresahan yang terjadi pada operator angkutan bus koridor Cirebon – Bandung dengan alasan kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait.

Alasan tersebut terkesan mengada-ada untuk menutupi kebobrokan dan ketidakbecusan yang terjadi pada Dinas Pehubungan Jawa Barat dalam mengatur jumlah armada dan kebutuhan masyarakat pada koridor tersebut. Ketika moda transportasi lain (kereta api) juga membuka jalur tersebut dan kemudian menimbulkan keresahan maka dikhawatirkan pihak-pihak terkait (misalnya LSM dan wartawan) akan melakukan observasi dan investigasi penyebab keresahan. Kemudian secepatnya kasus tersebut ditanggapi agar tidak meluas dan akan membuka “borok”  di lingkungan DISHUB JABAR. Begitulah jika para birokrat bekerja dalam menangani permasalahan.

KADISHUB JABAR, Pengoperasian KA Bandung Ekspres Harus Ditunda

Salah satu bukti bahwa Perkeretaapian Indonesia di-anak tiri-kan di bumi Indonesia.

Koridor Cirebon-Bandung, Persaingan Kereta Api, Bus Dan Travel

Menyunting pengumuman Ketua DPD SPKA DAOP 3 Cirebon, Den Bagus Toat pada RAKER DAOP 3 Cirebon tanggal 25 Pebruari 2009 terkait masalah pengoperasian KA Bandung Ekspres relasi Cirebon – Bandung PP mendapat protes dari para pengusaha dan awak  bus / travel di Cirebon, menghimbau agar protes / ancaman demonstrasi para pengusaha dan awak angkutan jalan raya disikapi secara bijak.

Setuju atas himbauan tersebut karena  mereka memang memiliki hak untuk mengemukakan pendapat dan melakukan unjuk rasa di muka umum, sepanjang kegiatan tersebut tidak dilakukan secara anarkis dan menurut peraturan hukum yang berlaku.

Musyawarah antara PT KA DAOP 3 Cirebon dan para pengusaha dan awak angkutan jalan raya yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 24 Pebruari 2009 tidak membuahkan kata sepakat tentang jalan keluar permasalahan tersebut dan bahkan terkesan memanas karena masing-masing pihak lebih mengutamakan kepentingannya dibanding mengutamakan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang lebih baik.